orang merokok

APTI Sesalkan Penerapan Aturan tentang Rokok di Daerah

Memasuki tahun baru 2019 yang merupakan tahun politik, selalu ada kekhawatiran bagi para pelaku industri, tak terkecuali para pelaku industri tembakau. Hal ini karena banyaknya aturan daerah yang dibuat kurang bersahabat dengan para pelaku industri tembakau. Salah satu yang cukup menjadi sorotan tentu saja adalah aturan daerah tentang KTR yang salah satu poinnya adalah menginstruksikan toko dan minimarket yang menjual rokok untuk menutupi produknya dengan tirai.

rokok

Hal tersebut dianggap sebagai aturan yang membingungkan, sebab rokok adalah produk yang legal.

“Situasi ini menghadirkan ketidakpastian di kalangan industri tembakau yang menjadi salah satu kontributor terbesar perekonomian nasional dan daerah,” kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Soeseno.

bungkus rokok

Peraturan Nasional terkait produk rokok sudah dijelaskan secara kuat dan jelas di PP Nomor 109/2012.

Sayangnya, implementasi di lapangan Perda KTR selalu bertentangan dengan PP Nomor 109/2012. Seperti yang terjadi di Kota Bogor dan juga Depok. Terlebih lagi di Propinsi Jawa Barat. Perda KTR yang dibuat justru merugikan para pengusaha ritel dan juga para pelaku industri tembakau.

rokok

Atas fenomena yang terjadi ini, Direktur Eksekutif for Development of Economics and Finance (INDEF) ikut bersuara. Enny Sri Hartati mengatakan bahwa pengaturan Perda KTR harus tetap memperhatikan kepastian usaha agar laju perekonomian tidak terganggu.

“Pengaturan KTR harus proporsional, di mana hak non-perokok dilindungi tanpa menghilangkan kepastian usaha karena akan berdampak pada penerimaan pemerintah daerah maupun pusat,” ujarnya.

Category : Artikel