budaya rokok

Regulasi Pemerintah Terkait Pembayaran Cukai Rugikan Pabrik Rokok

Budaya Rokok – Kontribusi serapan tenaga kerja dan pemasukan bagi kas negara rupanya belum membuat pemerintah Indonesia memberi imbalan berupa kelonggaran regulasi bagi pabrik rokok dalam negeri atau industri hasil tembakau (IHT).

budaya rokok

Bahkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2015 pemerintah mewajibkan IHT membayar cukai di muka sebelum waktunya. Pemberlakuan mekanisme ini merivisi peraturan sebelumnya di mana IHT masih diberikan kelonggaran untuk menunda pembayaran. Imbasnya, peraturan baru ini membuat perusahaan harus mengeluarkan kas dalam jumlah besar dan dipastikan akan mengganggu pengelolaan keuangan negara.

budaya rokok

Ismanu Soemiran, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia mengatakan tak habis pikir dengan sikap pemerintah yang memaksakan IHT untuk setor cukai lebih awal. Menurutnya, betapa beratnya IHT saat ini untuk menyediakan uang cukai yang disetor di depan itu.

Dengan mekanisme pembayaran cukai yang diterapkan sekarang itu sebuah perusahaan harus menyediakan jumlah uang kas yang jumlahnya 2,5 kali dari nilai transaksi dalam satu bulan.

budaya rokok

Tanpa tekanan yang berat seperti itu Industri hasil tembakau telah mendapatkan tekanan dari kenaikan cukai dan peraturan-peraturan lain. Sehingga terjadi penyusutan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2009 tercatat 4.900 pabrik, sedangkan pada tahun 2014 sudah tersisa 600-an pabrik.

“Itu pun yang aktif mengajukan pita cukai hanya 100, sisanya 500 hampir kolaps,” terangnya.

Foto oleh : Eko Susanto