Orang Merokok

Hak Perdata Orang Merokok di Jakarta Dibunuh Melalui Raperda KTR

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta mendapat penolakan dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI). Melalui Soeseno, Ketua Departemen Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga AMTI, Raperda KTR yang sedang dibahas DPRD dan Pemerintah DKI Jakarta tersebut bertentangan dengan PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan menghalangi orang merokok untuk mendapatkan hak perdata.

Orang Merokok

Sebagai tertulis dalam pasal 41 ayat 2 Raperda KTR DKI Jakarta yang mengatur sanksi bagi orang merokok berupa pembatasan pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan jelas merupakan pembunuhan perdata yang dilegalkan. “Pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan merupakan hak peradta bagi setiap warga negara. Kalau hal ini dibatasi hanya karena seseorang merokok sudah tentu ini upaya pembunuhan,” kata Soeseno.

Rokok

Raperda yang sedang dibahas ini, tambahnya, sama sekali tidak mengatur kewajiban penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana yang diamanatkan oleh PP 109. Bahkan tidak hanya melarang total orang merokok, tetapi juga iklan, promosi, penjualan dan pembelian produk tembakau di seluruh KTR.

“Raperda KTR DKI ini tidak hanya merugikan pabrikan produk tembakau, namun juga merugikan semua mata rantai industri, mulai dari pedagang di toko tradisional dan modern, pekerja di pabrik rokok, sekaligus petani tembakau dan cengkeh,” tegasnya.

Foto oleh : Eko Susanto

Category : Artikel