orang merokok

Jokowi Teken Perpres Gunakan Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken peraturan presiden (perpres) baru soal pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk menutup defisit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Digunakannya pajak rokok untuk menutup defisit keuangan BPJS ini menjadi salah satu poin yang disusun dalam usaha penyelamatan BPJS Kesehatan dalam Perpres yang ditandatangani oleh Jokowi.

rokok

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam rapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari ini, Senin, 17 September lalu. Ia menuturkan perpres baru yang diteken Jokowi pada pekan lalu merupakan perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

orang merokok

Mardiasmo menjelaskan dengan perpres baru ini, pemerintah pusat bisa menggunakan pajak rokok yang merupakan hak pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga Kota/Kabupaten untuk program JKN, termasuk untuk membantu menutup defisit keuangan dana untuk program Jaminan Kesehatan Nasional.

Mardiasmo mengatakan bahwa mekanisme poin Perpres yang diteken oleh Jokowi adalah 50 persen dari penerimaan pajak rokok daerah, sebanyak 75 persennya akan dialokasikan untuk program JKN.

rokok

Perpres tersebut diharapkan bisa menambal defisit keuangan BPJS yang jumlahnya ternyata memang cukup banyak. Berdasarkan catatan BPJS Kesehatan, kekurangan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp16,5 triliun yang terdiri dari defisit 2018 sekitar Rp12,1 triliun dan defisit 2017 sekitar Rp4,4 triliun.