Orang rokok (3)

Ketika Pemerintah Buang-buang Uang Untuk Rokok

Selama ini masyarakat kita kerap dianggap menyia-nyiakan uang yang dimilikinya hanya untuk membeli rokok. Ya, setiap uang yang keluar untuk rokok dianggap sebagai upaya buang-buang duit belaka. Tanpa ada manfaat, tanpa ada keuntungan.

Padahal, selama di tangan perokok, yang yang dibelikan untuk rokok tidaklah pernah menjadi hal yang sia-sia. Uang yang dikeluarkan itu kemudian akan menjadi bahan bakar, untuk kegembiraan atau juga untuk semangat dalam bekerja. Efeknya, tentu saja, uang yang kita keluarkan untuk rokok akan terganti dengan pundi-pundi lainnya. Tidak hanya balik modal, malah uang yang dihasilkan semakin banyak.

Jika memang pernyataan di awal tadi adalah benar, mungkin yang dimaksud adalah upaya negara/daerah buang-buang uang untuk membiayai Satpol PP mendiskriminasi perokok. Ya, hal ini terjadi di Makassar tatkala Satpol PP meminta dana sekitar Rp 800 juta untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak KTR. Tepatnya, Rp 823.152.550 untuk membiayai kegiatan pembinaan, pengawasan, dan operasi yustisi kawasan tanpa rokok (KTR).

Dari semua rencana kegiatan di atas, tidak satu pun saya melihat ada anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan ruang merokok. Semua kegiatan yang direncanakan hanya untuk menindak, menindak, dan menindak. Pembinaan yang disampaikan dalam pernyataan di atas hanya sebatas nasihat yang diberikan pasca penindakan terhadap perokok. Jadi, habis disidang karena merokok sembarangan, perokok diberi nasihat agar tidak mengulanginya. Lah kalau gitu, buat apa pake duit segala???

Seperti sudah saya tegaskan, penyediaan anggaran untuk hal semacam ini hanyalah upaya pemerintah membuang-buang uang rakyat. Karena, walau semua kegiatan tersebut dijalankan, Perda KTR tidak akan pernah tegak sepanjang ruang merokok yang menjadi kunci persoalan disediakan. Selama ruang merokok tidak ada, ya orang-orang akan melulu dianggap merokok sembarangan. Selamanya juga, persoalan akibat rokok tidak akan pernah selesai.

Kalau sudah begini, mungkin sebaiknya anggaran Rp 800 juta tadi digunakan untuk membiayai penyediaan ruang merokok di banyak tempat. Karena, dengan tersedianya ruang merokok, para perokok bisa digiring untuk merokok pada tempatnya. Kemudian jika masih ada yang membandel, penegakkan aturan bisa dijalankan karena pemerintah telah memiliki dalih ruang merokok tersedia. Perokok pun tidak lagi bisa membandel.

Category : Artikel
Tags :