orang merokok

KNPK Bantah Rokok jadi Penyebab Defisit BPJS Kesehatan

Awal tahun ini, isu soal biaya defisit BPJS kesehatan kembali digulirkan oleh kelompok anti-rokok. Mereka mengganggap defisitnya BPJS Kesehatan disebabkan karena rokok.

Hal ini tentu saja sangat aneh, padahal jelas-jelas biaya defisit BPJS Kesehatan seluruh warga negara Indonesia tahun ini justru ditambal dari cukai pajak rokok. Kelompok anti-rokok, suka sekali memutar-balikkan fakta. Ini yang harus kita perangi, hoaks yang tak mendidik.

rokok

Salah satu kelompok yang getol sekali memojokkan dan memerangi rokok adalah YLKI. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuding konsumsi rokok menjadi salah satu penyebab keuangan BPJS Kesehatan mengalami defisit. Persoalan soal tingginya konsumsi rokok di masyarakat menyebabkan banyaknya masyarakat yang mengalami sakit. Hal ini yang akhirnya membuat membengkaknya biaya BPJS kesehatan, karena masyarakat banyak sakit akibat dari konsumsi rokok.

Data dan fakta tak pernah diungkap. Tudingan YLKI ini terkesan mengkambinghitamkan rokok sebagai sumber defisitnya BPJS Kesehatan.

Menanggapi tudingan ngawur ini, Komite Nasional Pelestarian Kretek berbicara tegas. Lewat ketuanya Mohammad Azami menegaskan bahwa rokok bukanlah penyebab defisit BPJS.

“Menuding konsumsi rokok sebagai penyebab defisit BPJS Kesehatan seolah-olah mengaburkan fakta bahwa dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan memiliki banyak permasalahan,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa, 15Januari 2019 lalu.

orang merokok

Azami menjelaskan bahwa penyebab defisit BPJS Kesehatan tidak bisa disederhanakan hanya dengan persoalan konsumsi rokok semata. Sebab, terdapat fakta-fakta penyebab terjadinya defisit BPJS Kesehatan, seperti terjadinya fraud atau kecurangan dalam penyelenggaraannya. “Belum lagi persoalan seperti membengkaknya tagihan BPJS Kesehatan yang tidak sebanding dengan pemasukan iuran peserta.”

Pernyataan Ketua KNPK ini berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Salah satunya fakta dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW pernah merilis temuan kecurangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ICW bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di 15 provinsi menemukan ada 49 kecurangan yang terjadi selama Maret-Agustus 2017 dalam program JKN, khususnya yang menyangkut penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

rokok

Pada saat itu ICW bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di daerah melakukan pemantauan terhadap sekitar 60 fasilitas kesehatan, yakni 19 rumah sakit umum, 15 rumah sakit swasta, dan 26 puskesmas.

Data ini harusnya dibaca lagi oleh YLKI, agar tidak membuat tudingan ngawur yang menyoal defisitnya BPJS Kesehatan karena rokok. Harus sama-sama kita lihat permasalahan yang terjadi di lapangan. Penyelenggaran BPJS Kesehatan masih jauh dari sempurna. Untungnya Presiden dan pemerintah pusat bertindak cepat, membuat aturan menambal biaya defisit BPJS Kesehatan dengan cukai pajak rokok.

Category : Artikel
Tags : ,