orang merokok

Membandingkan Pemasukan Negara dari Industri Rokok dan Freeport

PT Freeport Indonesia bersikukuh untuk menolak mengubah status kontrak karyanya dengan pemerintah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebagai salah satu upaya mempertahankan status kontrak karya tersebut, PT Freeport Indonesia melalui CEO Freeport Inc Ricard C Adkerson beralasan bahwa pemerintah telah menerima 60% manfaat finansial langsung dari operasi Freeport Indonesia di Papua. Manfaat tersebut menurutnya mencakup pajak, royalti, dan deviden sebesar USD 16,5 miliar atau sekitar Rp219,45 triliun (kurs Rp 13,000 per USD) sejak 1991.

Pernyataan itu langsung ditampik oleh sejumlah pejabat di Kabinet Kerja. Menteri ESDM Ignatus Johan menyatakan, “Cukai rokok di Indonesia sekarang? Rp139,5 triliun satu tahun. Nah, Freeport ini yang bayar Rp8 triliun saja rewel banget.”

rokok

rokok klobot

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan secara tegas menampik bahwa PT Freeport satu-satunya yang memberikan sumbangan besar kepada kas negara. Prosentase sumbangan finansial Freeport masih di bawah sumbangan cukai rokok dan sektor batubara.

rokok

Sedangkan perhitungan pendapatan negara dari rokok mencapai angka Rp169,33 triliun dari rokok. Perhitungan itu dari pendapatan negara melalui cukai, PDRB, dan PPN (SKM). Sedangkan untuk keterlibatan tenaga kerja mencapai 30 juta jiwa dari hulu hingga hilir yang mayoritas merupakan bekerja di daerah asal karena mengola perkebunan tembakau dan cengkeh.

Gambar ilustrasi: Eko Susanto