rokok

Pemkab Jombang Sosialisasi Tolak Rokok Ilegal

Perlawanan terhadap keberadaan rokok ilegal terus digalakkan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Jombang. Bersama Kantor Bea dan Cukai Kediri, mereka melakukan sosialisasi tolak rokok ilegal pada masyarakat Desa Pojok Klitik. Tidak hanya itu, sosialiasi ini dilakukan agar masyarakat memahami beragam ketentuan di bidang cukai.

Kepala Sub Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Kediri Hendratno Sasmito memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membeli rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok polosan tanpa pita cukai, yang artinya tidak memenuhi aturan perundang-undangan dan memberikan pemasukan bagi negara.

“Terkait rokok ilegal yang sering beredar di daerah, jangan beli rokok ilegal dan polos, apalagi yang tidak dilekati pita cukai dan palsu,” tegasnya.

Pembelian rokok ilegal itu adalah perbuatan melawan hukum. Hitungannya termasuk melanggar UU Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, ancaman hukumannya minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara.

Selain itu, Ia juga menjelaskan pada masyarakat terkait manfaat dari cukai kepada daerah setempat. Dengan keberadaan cukai, setiap kabupaten/kota dapat menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), artinya daerah mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan.

“Jadi jangan beli rokok polos, karena dengan rokok leqal dengan pita cukai artinya kita juga mendukung pembangunan,“ ujarnya.

DBHCT, lanjutnya,  digunakan daerah untuk mendanai beragam program yang dimiliki pemerintah. Salah satunya, DBHCHT ini digunakan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional di setiap daerah. Besarannya bahkan mencapai sedikitnya 50% dari total DBHCHT yang didapat setiap daerah.

Perlu diketahui, berdasar aturan, DBHCHT juga diperuntukan guna pengembangan teknologi pertanian tembakau dan pendampingan industri hasil tembakau. Hal ini, tentunya, jika dimanfaatkan dengan tepat, akan sangat berguna bagi kelangsungan masyarakat tani dan pekerja di sektor tembakau.

Category : Kabar
Tags :