Orang Merokok

Pemprov DKI Diminta Buat Ruang Khusus untuk Orang Merokok

Kebandelan Pemprov DKI Jakarta yang menghilangkan hak-hak perokok akhirnya berbuah teguran.

Orang Merokok

Pemrov DKI Jakarta diingatkan untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar tersedia ruang merokok di lokasi perkantoran, gedung, hinnga ruang publik yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan pemerintah harus menyediakan tempat khusus merokok. Mahkamah Konstitusi berpendapat, bila pemerintah tidak menyediakan tempat khusus untuk orang merokok hal itu menghilangkan hak publik. Pasalnya, merokok adalah perbuatan yang lega secara hukum.

Rokok

Adapun terkait hasil survey yang dirilis salah satu harian nasional dengan mengutip data dari YLKI dan kelompok antitembakau, bahwa “Jakarta Belum Bebas dari Asap Rokok”, tidak bisa direduksi dengan menghilangkan hak-hak perokok.

“Tidak ada pilihan lain, pemerintah daerah harus mematuhi putusan MK yang memerintahkan disediakan ruang khusus untuk orang merokok, memangnya ruang publik itu hanya untuk mereka yang tidak merokok. Itu jelas tidak adil,” kata pengamat hukum Margarito.

Rokok

Margarito menegaskan, pemerintah daerah, tidak usah berkelit-kelit dengan memberi argument macam-macam membatasi gerak perokok dengan dalih melindungi yang tidak merokok. “Tidak usah berkelit, karena putusan MK itu lebih kuat daripada peraturan daerah. Jangan sampai ruang publik itu dimiliki kelompok tertentu, yang tidak merokok saja,” katanya.

Ilustrasi gambar: Eko Susanto