orang merokok

Penerapan KTR Harus Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah

Aturan Pemerintah Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak boleh menyalahi aturan Pemerintah Pusat. Hal ini sudah dikuatkan dalam PP 109 Tahun 2012. Aturan ini harus ditaati dan disepakati oleh semua daerah dan wilayah di Indonesia.

Pada prinsipnya, PP 109 tahun 2012 ini tidak melarang aktivitas merokok, melainkan melakukan pengaturan pada produk rokok. Ini berarti, Pemerintah Daerah yang ingin mengeluarkan Perda KTR, harus mengatur ruang untuk para perokok agar tetap bisa melakukan aktivitasnya, yakni dengan menyediakan ruang khusus merokok.

  orang merokok

Anggota DPRD Jawa Barat, Gatot Tjahyono menegaskan kawasan tanpa asap rokok bisa diberlakukan di ruang pendidikan, tempat ibadah, dan ruang instansi pemerintahan yang tertutup. “Hanya saja ini harus diwaspadai jangan sampai dimaknai oleh teman-teman di pemerintahan daerah tingkat kabupaten kota bahwa ini menjadi pelarangan merokok,” tegasnya dalam keterangannya saat dimintai pendapat soal aturan KTR di masing-masing daerah.

rokok

Gatot menilai perlu adanya keseimbangan dalam penerbitan peraturan soal kawasan tanpa asap rokok yang harus ditaati, sehingga dalam peraturan yang akan diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota, juga bisa mengakomodir kawasan asap rokok. Tidak boleh berat sebelah, perokok dan non-perokok harus diberikan ruang yang sama.

bungkus rokok

Ia juga menegaskan peraturan serupa yang ideal dapat mencontoh aturan yang diberlakukan seperti di bandara udara, stasiun kereta api, kantor pemerintahan, dan kantor perbankan, serta pusat perbelanjaan.

Category : Artikel