cukai rokok

Pengambilan Kebijakan Cukai Harus Melibatkan Stakeholder

Kebijakan kenaikan tarif cukai yang signifikan untuk tahun 2020 mengancam penghidupan banyak orang. Di Jawa Timur saja, menurut Dinas Ketenagakerjaan ada sekitar 16 ribu buruh yang terancam di-PHK karena kebijakan ini. Sementara menurut asosiasi pabrikan, tidak hanya puluhan ribu buruh yang terancam hidupnya, tapi jutaan orang yang bergantung pada IHT akan terdampak oleh kenaikan cukai.

Melihat dampak dan ancaman tersebut, muncul saran agar ke depannya kebijakan terkait kenaikan cukai melibatkan para stakeholder terkait seperti pelaku industri juga petani tembakau. Hal ini diungakpan oleh pakar hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Krishna Djaya Darumurti.

Menurutnya, meski keputusan kenaikan cukai dan harga jual eceran rokok ada di tangan pemerintah, ada baiknya pengambilan kebijakan itu tetap melibatkan para pemangku kepentingan. Tidak hanya kelompok antirokok saja, coba ajak pengusaha dan petani, kalau perlu ya perokok yang berkepentingan secara langsung.

“Bagaimanapun juga, walaupun itu (kenaikan cukai rokok) bentuk kewenangan sebagai diskresi pemerintah untuk menetapkan itu, tetap saja para pihak itu (industri dan petani tembakau) harus juga dilibatkan,” kata Krishna.

Karena kebijakan cukai ini memang berdampak langsung terhadap penghidupan banyak orang. Jadi, jangan sampai kemudian kebijakan ini justru dibuat tanpa pertimbangan yang matang dan tepat hingga merugikan banyak orang. Apalagi, ketika yang diancam adalah penghidupan sebagian masyrakat Indonesia.

“Tapi kalau tidak dilibatkan alasannya (pemerintah) itu harus kuat, yaitu tidak boleh merugikan kepentingan lainnya yang terkait dengan perokok ini atau kaitan dengan rokok ini. Harus semua dipertimbangkan, sehingga tidak ada yang dirugikan,” tegasnya

Selama ini memang kebijakan kenaikan cukai tidak pernah atau jarang sekali dibahas dengan melibatkan stakeholder terkait. Bahkan, jangankan dilibatkan, kelompok yang mendatangi Kementerian Keuangan saja tidak diterima. Jadi, jangan heran kalau kebijakan yang dibuat selama ini sungguh merugikan stakeholder.

Kalau ke depannya cara negara mengambil keputusan akan kebijakan melulu seperti ini, bisa jadi akan terjadi demo besar-besaran lagi untuk menentang kebijakan tersebut. Dan kalau sudah begini, bukan hanya stakeholder yang dirugikan karena kebijakan, tetapi juga wibawa negara di mata rakyat akan semakin jatuh dan mungkin saja revolusi bisa segera terwujud.

Category : Artikel
Tags :