orang merokok

Pengusaha Ritel Pertanyakan Perda Kawasan Tanpa Rokok

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) bersuara keras menyikapi peraturan daerah menyoal pelarangan pemajangan produk rokok di toko-toko ritel. Daerah-daerah tersebut adalah daerah yang getol menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang kebablasan. Contohnya di Bogor, di mana peraturan yang ditetapkan dianggap menyalahi aturan main di level nasional.

rokok

Juru bicara dari Aprindo menegaskan, aturan ini membuat adanya jaminan ketidakpastian usaha. Terlebih lagi dalam proses penyusunan peraturan ini pihak Aprindo tak pernah diajak urun rembug, apalagi disosialisasikan. Tiba-tiba aturan sudah dibuat dan diterapkan di berbagai toko ritel di Bogor.

Senada dengan Aprindo, Juru bicara Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Estyo Herbowo bersuara sama. menolak adanya aturan ini. Pembatasan promosi dan pemasaran produk rokok sudah diatur di dalam PP 109 Tahun 2012.

Kami menitikberatkan pemajangan produk rokok itu sendiri karena selama ini tidak diatur mengenai pelarangan pemajangan. Kami ingin Perda ini selaras dengan peraturan nasional. Kami ingin diajak diskusi, kata Estyo.

rokok

Suara-suara keras dan penolakan terkait perda KTR kota Bogor ditindaklanjuti oleh Perwakilan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Agus Rahmanto. Beliau mengatakan memang ada masalah yang muncul dan menjadi perdebatan dari pelaksanaan Perda KTR.

“Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tidak boleh bertentangan dengan nilai umum dan kesusilaan,” ucapnya.

Namun dalam pelaksanaannya, Perda KTR memberikan masalah bagi para pelaku usaha. Hal ini, misalnya, terkait pelarangan pemajangan produk rokok di toko-toko ritel di Bogor. Padahal, peraturan nasional, aturan yang wajib menjadi acuan dalam menyusun perda KTR, tidak melarang hal ini.

rokok

Agus mengatakan, Pemkot seharusnya hanya membuat aturan yang sesuai dengan kewenangannya. Maka dari itu, Kemendagri senantiasa mengkaji setiap perda yang dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Category : Artikel