Orang Merokok

Perda Kawasan Tanpa Rokok Jangan Ambil Hak Orang Merokok

Rencana penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diharapkan tidak memberatkan satu pihak. Artinya, raperda KTR diharapkan menghargai kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap rokok.

Orang Merokok

Pernyataan ini terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan Kordinatoriat Wartawan Balaikota DKI Jakarta di Cikini, Menteng. Diskusi bertajuk “Efektifitas Rencana Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di DKI Jakarta menghadirkan narasumber Gembong Warsono, anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI, Soeseno, Ketia Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, dan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis.

Gembong Warsono memberikan keterangan bahwa Raperda KTR masih perlu dibahas oleh berbagai pihak, agar menemukan jalan tengah bagi kelompok orang merokok maupun mereka yang nonperokok. “Jangan sampai Raperda ini setelah ditetapkan justru hanya merugikan satu pihak,” katanya.

Rokok

Sedangkan, Margarito Kamis, mengingatkan sebelum ditetapkan, Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar mengakomodir kepentingan semua pihak. “Jangan sampai nati digugat oleh pihak yang merasa dirugikan,” katanya. Sebab, dalam Raperda KTR DKI Jakarta termuat sanksi pencabutan hak jaminan sosial dan kesehatan kepada orang merokok yang melanggar perda.

Foto ilustrasi oleh : Eko Susanto

Category : Artikel