orang merokok

Perda KTR Jangan Sampai Merugikan Masyarakat

Polemik Peraturan Daerah soal Kawasan Tanpa Rokok di kota Bogor, akhirnya menemukan sedikit menemui titik terang. Anggota Komisi VI DPR RI meminta untuk diadakan revisi melihat aturan dalam Perda tersebut banyak merugikan masyarakat khususnya para pengusaha toko ritel.

bungkus rokok

Aturan Perda KTR tidak boleh sampai mengganggu pertumbuhan industri rokok nasional. Hal ini dipertegas juga oleh Aria Bima, Anggota Komisi VI DPR-RI, ia mengatakan bahwa penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait KTR harus memperhatikan berbagai hal. Selain masalah kesehatan, keberlangsungan industri rokok juga harus menjadi pertimbangan karena menyangkut masalah tenaga kerja. Aspek pendapatan negara, perburuhan, kesehatan, aspek industri, aspek perkebunan dan lain-lain, jadi semua aspek harus menjadi pertimbangan dibuatnya peraturan tersebut.

bungkus rokok

Produk rokok tidak masuk kategori bahan terlarang sehingga perlakuannya pun harus sewajarnya. Namun, memang perlu ada pengendalian di dalamnya yang telah dilakukan pemerintah melalui UU pengenaan cukai.

Harusnya Perda cukup pada pengaturan, karena, hingga saat ini tak ada UU yang melarang rokok. Hal ini mengacu jelas pada Peraturan Pemerintah (PP) 102 tahun 2012. Dalam PP tersebut jelas dikatakan bahwa penjual tetap diperbolehkan untuk memajang rokok di lokasi penjualan.

Sementara itu, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Yudha Prawira juga menyampaikan keberatannya terkait dengan Perda KTR, salah satunya yang diterapkan di Kota Bogor. Menurut dia, aturan terkait KTR ini cukup membatasi konsumsi rokok, bukan melarangnya.

orang merokok

Ketentuan peraturan yang ada hanya membatasi, misalnya tidak boleh di jalan protokol, kawasan pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain. Program pemerintah pusat jelas membuat iklim usaha yang baik. Bila membuat aturan pelarangan, harus muncul dari pemerintah pusat. Itu pun setelah melakukan kajian komprehensif seperti kesehatan, bisnis, dan masih banyak lagi.

Dua suara keras menyoal Perda KTR Kota Bogor ini semakin memperkuat bahwa Pemerintah Kota Bogor telah menyalahi aturan dalam menyusun Perda. Karenanya, Perda tersebut harus segera direvisi, agar para pengusaha, penjual asongan, pedagang kelontong tidak dirugikan dengan adanya aturan ini.

Category : Artikel