petani tembakau

Petani Tembakau Kembali Turun Ke Jalan Menolak PMK 152/2019

Untuk kesekian kalinya, para petani kembali turun ke jalan untuk menyuarakan keresahannya. Suaranya tak akan melemah, walaupun agaknya pemerintah masih seperti tutup kuping. Bersama kalangan petani tembakau yang tergabung dalam DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat, mereka menggelar aksi damai. Mereka menyuarakan aspirasinya di depan kantor Kementrian Keuangan.

Tuntutan mereka jelas dan keras, yaitu menolak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019. Sekjen Dewan Pimpinan Nasional APTI, Saprudin mengatakan mereka (petani) datang untuk menuntut sebuah payung sakti dari pemerintah.

“Tujuannya untuk menjaga kedaulatan petani tembakau Indonesia khususnya Jawa Barat. Jangan sampai pemerintah lupa terhadap kepentingan petani nasional,” tegas Saprudin

Apa yang mereka inginkan adalah untuk mengembalikan kedaulatan dan kesejahteraan petani yang selama ini jauh dari harapan. Dan hal lainnya, dan yang paling penting, menyelamatkan ekonomi lokal sentra tembakau. Sebab, adanya PMK tersebut jelas akan mempengaruhi serapan tembakau tiap daerah. Melambari hal tersebut, mereka mengajukan beberapa tuntutan untuk pemerintah.

Pertama, meminta pemerintah merevisi PMK 152 tahun 2019 tentang kenaikan cukai. PMK tersebut tak berpihak pada kesejahteraan petani.

Kedua, meminta pemerintah mempercepat pengaturan pembatasan import tembakau. Tanpa kecuali semua jenis import tembakau harus dibatasi.

Ketiga, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) harus jelas prosentase penggunaannya untuk petani. Minimal 60% dana tersebut digunakan untuk maksimalisasi bagi petani tembakau.

Bukan hanya soal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019, mereka juga menaruh fokus pada beberapa beleid lain. Yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Beleid itu dirasa secara tak langsung membunuh keberadaan rokok kretek tanah air. Padahal, kita tahu sendiri bahwa kretek merupakan warisan khas nusantara. Disusul juga dengan adanya rencana tentang peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok sebesar 90%. Makin terasa bahwa negara ini rasanya benar-benar ingin membunuh industri kretek.

“Kami mewanti-wanti pemerintah segera merevisi aturan tersebut. Jangan sampai pergerakan petani tembakau ini semakin meluas,” ucap suryana, selaku Ketua umum DPD APTI Jabar.

 

Category : Kabar
Tags :