orang merokok

PT KAI Abaikan Amanat Mahkamah Konstitusi tentang Kewajiban Menyediakan Tempat Khusus Merokok

Kebijakan sepihak yang diberlakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menetapkan larangan merokok di seluruh bagian kereta api bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

Peraturan larangan merokok di kereta api itu diberlakukan dilakukan secara menyeluruh, baik kereta eksekutif, bisnis, ekonomi, maupun komuter. Baik jarak jauh maupun jarak dekat. Larangan merokok tersebut diberlakukan atas dasar instruksi Direksi Nomor 4/LL.006/KA-2012 tertanggal 7 Februari 2012.

rokok

Namun, yang tidak dipertimbangkan oleh PT KAI adalah kereta api tergolong sebagai ‘tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam penjelasan UU Kesehatan yang rancu tersebut telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 57/PUU-IX/2011, dimana kata ‘dapat’ dalam penjelasan Pasal 115 ayat (1) dihilangkan.

orang merokok

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan jaminan bagi konsumen rokok untuk mendapatkan haknya yakni disediakan tempat khusus merokok di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

rokok

Sedangkan PT KAI secara semena-mena menetapkan seluruh bagian kereta sebagai Kawasan Tanpa Rokok tanpa memberikan hak konsumen rokok untuk mendapatkan fasilitas khusus berupa ‘tempat khusus untuk merokok’.

Selain tidak menjalankan amanat konstitusi, PT KAI justru memberikan hukuman kejam dengan menurunkan paksa orang yang didapati merokok di kereta api.

Gambar ilustrasi: Eko Susanto