Buruh rokok

Rencana Revisi PP 109/2012 Ancam Jutaan Tenaga Kerja

Wacana pemerintah untuk merevisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan bergulir panas di kalangan kelompok yang berkepentingan. Rencana revisi yang diusulkan Kementerian Kesehatan ini disambut cepat oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sejauh ini, wacana revisi berkisar pada upaya memasukkan pengaturan rokok elektrik dalam regulasi. Namun, revisi nyatanya tidak hanya menyasar hal tersebut melainkan juga aturan-aturan lain seperti penambahan luas peringatan kesehatan bergambar, pembatasan ruang merokok, dan masih banyak lainnya.

Revisi PP ini dinilai negatif oleh pemangku kepentingan kretek Indonesia. Ancamanannya tidak main-main, ada sekitar 6 juta masyarakat Indonesia yang penghidupannya terancam karena upaya revisi ini. Apalagi, upaya revisi PP 109/2012 tidak atau setidaknya belum mau melibatkan pemangku kepentingan untuk bertukar pendapat dan menemukan solusi kebijakan terkait rokok.

Tiga asosiasi pengusaha seperti Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), dan Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) sudah dengan tegas menyatakan menolak upaya revisi PP.

Menurut Ketua Gappri Henry Najoan, aturan yang makin eksesif hanya akan mengancam industrii. Dampaknya, tentu saja, penghidupan jutaan orang yang terlibat di dalamnya. Industri legal habis dibabat, yang ilegal bisa jadi bakal berjaya.

“Kami di industri makin berat. Awalnya pengamanan, lalu pengendalian. Jika kini usulan revisi ini dilanjutkan, maka akan jadi pelarangan produk tembakau. Sebagai produk legal, selayaknya industri produk hasil tembakau dilindungi,” ujar Henry.

Sekadar informasi, selama lima tahun terakhir terdapat lebih dari 90.000 tenaga kerja pabrikan yang mengalami PHK. Berdasar data yang dimilikiu Gappri, jumlah pabrik juga mengalami penurunan signifikan dari 4.000 pelaku industri di 2007 hingga kini hanya ada di kisaran 700 pabrik.

Menurut Henry, upaya revisi ini hanya akan membuka jalan bagi suburnya praktek pasar ilegal rokok dan produk tiruan di masyarakat. Jadinya, harapan untuk melindungi konsumen atau mencapai tujuan kesehatan masyarakat tidak akan tercapai. Karena itulah, pelaku industri kretek di Indonesia mengharapkan pemerintah untuk tidak merevisi PP 109/2012 atau setidaknya mau melibatkan para pemangku kepentingan kretek di Indonesia.

Category : Kabar
Tags :