orang merokok

Ruang Merokok Seharusnya Bukan Untuk Mengucilkan Perokok

Aktivitas merokok sering kali dimaknai dan dipersepsikan buruk oleh masyarakat. Sehingga siapapun yang merokok di area umum akan langsung ditegur dan dikucilkan. Padahal aktivitas merokok adalah legal dan dilindungi oleh Undang-Undang. Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok semakin membuat stigma tersebut semakin besar.

bungkus rokok

Adanya Perda KTR ini membuat banyak tempat melarang aktivitas pengunjungnya untuk merokok. Sayangnya, larangan tak disertai dengan membuat ruangan khusus merokok. Beberapa lagi membuat ruangan merokok yang tak manusiawi dan jauh untuk dijangkau, sehingga penggunanya selalu dianggap pesakitan dan pantas untuk dikucilkan.

Persepsi dan pandangan seperti ini selalu muncul di masyarakat. Padahal adanya ruangan khusus merokok itu untuk memfasilitasi para non-perokok agar bisa beraktivitas normal di ruang publik untuk menghirup udara segar. Pun hak para perokok ketika berada di dalam ruang khusus merokok, harusnya disediakan asbak dan fasilitas sirkulasi udara yang memadai. Jangan membuat ruang khusus merokok layaknya sebuah penjara, dan perokok di dalamnya pantas disebut pesakitan dan diperlakukan keji. Ini tidak adil dan tak boleh.

orang merokok

Keberadaan peraturan tentang KTR sebenarnya sudah baik, pengaturan ini diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hak masyarakat, baik yang merupakan perokok maupun non-perokok. Namun sayangnya, keberadaan Perda KTR di berbagai daerah cenderung masih diskriminatif bagi para perokok. Perlindungan hak atas udara segar bagi yang bukan perokok, pada praktiknya, tidak diikuti dengan semangat perlindungan hak para perokok, yang sebenarnya juga dijamin oleh undang-undang. Perokok juga memiliki hak atas ketersediaan ruang merokok di Kawasan Tanpa Rokok dengan fasilitas yang nyaman dan mudah diakses.

rokok

Dalam aturan yang lebih tinggi pun, dalam Pasal 115 Undang-undang kesehatan No 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menyediakan ruang khusus merokok di kantor tempat kerja dan tempat umum lainnya. Amanat ini harusnya dijalankan oleh tiap-tiap Pemerintah Daerah dan juga para pemilik-pemilik Gedung dan perkantoran. Hal ini perlu dilakukan agar tak ada lagi diskriminasi terhadap para perokok. Perokok adalah juga warga negara yang berhak hidup dan mendapatkan fasilitas yang adil kala melakukan aktivitas merokok.