orang merokok

Sanksi Denda 50 Juta Merokok di KTR Tidak Masuk Akal

Ada beberapa alasan mengapa banyak peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tidak pernah berjalan efektif. Salah satunya, karena pembuatan Perda KTR sudah salah sejak dalam pembuatan. Sudah tidak benar ketika merumuskan apa tujuan dari dibuatnya regulasi ini. Termasuk ketika merumuskan sanksi denda untuk orang yang merokok.

Keinginan untuk menyiksa perokok seperti yang pernah diungkapkan Walikota Bogor Bima Arya adalah perwujudan dari kesalahan berpikir pembuat kebijakan. Bukannya membuat regulasi untuk mengatur kehidupan masyarakat, aturan justru dibuat guna menyiksa segolongan masyarakat. Kalau cara berpikir yang macam begini tidak bisa disebut fasis, lantas kata apalagi yang pantas?

Pun ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menerapkan aturan sanksi denda Rp 50 juta pada pelanggar KTR, ini sungguh sama sekali tidak masuk akal. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda KTR, aturan ini bakal segera diterapkan tanpa adanya upaya berarti untuk menegakkan aturan.

Jadi begini saudara-saudara, jika memang aparatur negara ini mau menegakkan aturan KTR, harusnya ada upaya mempersiapkan sarana dan prasarana guna menunjang keinginan tersebut. Misalnya, melakukan sosialisasi dalam waktu yang cukup panjang dan menyeluruh hingga masyarakat paham isi regulasinya. Kemudian, juga harusnya disediakan penanda tidak boleh merokok serta ruang merokok agar masyarakat tidak lagi melanggar regulasi.

Pada posisi ini, saya menyepakati bahwa ruang perokok harus dikondisikan agar menjaga hak masyarakat lain yang tidak merokok. Saya juga tidak membenarkan perilaku perokok yang ngudud sembarangan dan sesuka hati. Dan atas dasar itulah, secara prinsip saya sepakat bahwa Perda KTR harus ada. Namun, tidak dengan aturan yang sembarangan. Soal ini pemerintah harusnya bisa lebih bijak dan adil dalam mewujudkan kesetaraan hak masyarakat.

Dalam kondisi ini Perda KTR tidak boleh menjadi upaya negara menakut-nakuti masyarakatnya. Sanksi pidana dan denda yang dijadikan sebagai ancaman semakin jelas menunjukkan ketidakbijakan pemerintah dalam membuat kebijakan. Karena, yang namanya regulasi harus mengakomodasi kepentingan dan hak seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, tanpa mengutamakan golongan-golongan tertentu.

Category : Artikel
Tags :