orang merokok

Serikat Pekerja Rokok dan Paguyuban Toko Khawatirkan Revisi Perda KTR

Rencana revisi Perda KTR di Surabaya menuai protes dari banyak pihak, di antaranya adalah Serikat Pekerja Rokok, Ketua Paguyuban Toko, Pengusaha Warung Kopi (Warkop) dan Pedagang rokok. Mereka akan sangat dirugikan ketika Perda KTR ini diterapkan di Surabaya. Apa pasalnya?

bungkus rokok

Ada tiga poin dalam revisi Perda KTR di Surabaya yang berpotensi merugikan kelompok tersebut, utamanya para pengusaha warkop, pemilik toko dan pedagang rokok. Pertama, rencana larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan tembakau berlaku mutlak di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok. Revisi pasal ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu, PP 109 Pasal 50 ayat 2 yang menyatakan seluruh aktivitas tersebut tetap bisa dilakukan di tempat penjualan produk tembakau di wilayah KTR.

Kedua, Kawasan Tanpa Rokok “dapat” menyediakan tempat khusus merokok. Ketua Paguyuban Toko Surabaya, Sri Utari menjelaskan, frasa “dapat” bisa menciptakan multitafsir bagi publik. “Kata ‘dapat’ memiliki dua makna, yaitu boleh menyediakan tempat rokok atau sebaliknya,” ujar Utari ketika dimintai pendapat soal adanya rencana revisi Perda KTR di Surabaya.

rokok dan kopi

Ketiga, tempat merokok harus terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas.

“Poin ini tidak efektif diterapkan bila tidak diimbangi dengan penyediaan tempat khusus merokok di seluruh tempat kerja dan tempat umum seperti, kantor, pasar, hotel, dan gedung di Surabaya,” kata Utari.

Fasilitas atau ruangan khusus merokok di area-area tersebut masih jarang dijumpai di Surabaya. Kalaupun ada, tempatnya selalu dipinggirkan, ditaruh di tempat yang jauh dijangkau. Artinya masih ada diskriminasi kepada para perokok.

orang merokok

Revisi Perda KTR di Surabaya ini juga ditentang oleh para pemilik warkop dan pedagang rokok. Sebab nantinya di warkop akan diberlakukan area larangan merokok, otomatis warkop kecil akan kesusahan karena adanya aturan ini.

Suara penolakan juga disuarakan oleh Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP RTMM-SPSI Kota Surabaya, Emanuel Embu. Beliau juga mengkritisi tiga poin dalam draf revisi Perda KTR tersebut dan sudah mengirimkan surat ke Pansus DPRD setempat soal penolakan ini.

rokok

Perda KTR bagus diterapkan di tiap kota di Indonesia, namun dalam penerapan dan pelaksanaannya jangan sampai merugikan banyak pihak. Apa lagi jika melihat Surabaya, mengingat besarnya kota ini (Kota Metropolis) dan masih bergantung pada Industri rokok. Jangan sampai penerapan Perda KTR ini malah merugikan pemerintah Surabaya.

Category : Artikel