orang merokok

Usulan Ngaco Bima Arya tentang Larangan Merokok di Dalam Rumah

Wali Kota Bogor, Bima Arya, sepertinya lebih tertarik untuk memberikan perlindungan kepada warganya dari asap rokok dibanding bidang lain. Entahlah, tetapi Bima Arya memang punya argumentasi sendiri, bila masyarakat Bogor terbebas dari asap rokok maka kesehatan masyarakatnya terjamin.

rokok

Eh, tapi kok peraturan yang sama tidak diberlakukan pada asap pabrik dan kendaraan bermotor yang jelas-jelas jauh lebih berbahaya dari asap rokok.

Belakangan ini Bima Arya sedang getol untuk merampungkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sejumlah poin masuk dalam revisi tersebut. Di antaranya melarang penggunaan rokok elektrik di ruang publik. Hal lainnya adalah melarang rokok di ruang privat atau rumah.

orang merokok

“Kita melihat memang masalah kebiasaan merokok ini harus dideteksi sedini mungkin, sejak dari rumah tangga. Memang masih menjadi perdebatan, tapi kita bisa maksimalkan larangannya mungkin di sekitar lingkungan RT. Karena rumah pribadi memang ruang yang terlalu privat. Tapi kita akan rumuskan lagi, rumah tangga seperti apa nantinya yang akan dilarang,” jelas Bima seperti dikutip bogordaily.net.

Upaya Bima Arya barangkali baik, tentu menurut dia sendiri. Tetapi tidak menurut peraturan perundang-undangan, sebab payung hukum untuk pembuatan Perda KTR yakni UUNo. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memberikan ketentuan bahwa yang dimaksud kawasan tanpa rokok adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya.

bungkus rokok

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi telah merevisi Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan itu menyebutkan khusus untuk tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok. Kata “dapat” dihilangkan. Dalam arti di tempat-tempat itu apabila ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok. Keputusan MK ini demi menjamin perlindungan konstitusional seseorang dalam merokok.

Usulan Bima Arya dalam menetapkan rencana revisi Perda KTR dengan memasukkan ranah privat (rumah) bukan saja akan membuat bimbang masyarakat nantinya, tetapi juga tidak konstitusional, karena payung hukum UU Kesehatan hanya mengamanatkan KTR di ruang publik.

Gambar ilustrasi: Eko Susanto

Category : Artikel