rokok budaya

YLKI: Gadaikan Bangsa, Perjuangkan Kepentingan Asing

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia  (YLKI) merupakan salah satu organisasi yang menentang keras masuknya RUU Pertembakuan dalam Prolegnas Prioritas 2015. Ketua Harian YLKI sekaligus pengurus Komnas Pengendalian Tembakau, Tulus Abadi, menilai keputusan DPR itu sebagai langkah gegabah.

Pernyataan Tulus Abadi ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Soebagyo, yang mengatakan RUU Pertembakuan banyak ditentang, bahkan ada banyak pihak yang berupaya menggagalkan.

Sayangnya kepentingan yang diusung YLKI ini membawa kepentingan titipan asing, yang cenderung mengabaikan kepentingan nasional di mana ada puluhan juta petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, pekerja di industri yang terkait dengan industri tembakau, serta besarnya penerimaan negara.

YLKI merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang menerima dana dari Bloomberg Initiative, sebuah lembaga donor yang mengkehendaki tidak adanya bisnis nikotin dari daun tembakau di dunia. Dari laporan keuangan Blomberg Initiative, YLKI mendapat kuncuran dana untuk program antitembakau di Indonesia sejak 2008.

Periode pertama YLKI menerima kucuran dana sebesar US$ 454,480  untuk program advokasi dan penegakan peraturan daerah tentang kawasan bebas asap rokok dan kebijakan larangan iklan. Periode kedua, sebesar US$ 127.800 untuk advokasi penerapan aturan bebas asap rokok di Jakarta.  Dan periode ketiga sebesar US$  105.493 untuk penguatan implementasi regulasi kawasan tanpa rokok di Jakarta.

Dengan itu YLKI seolah lebih memilih untuk memperjuangkan kepentingan asing, ketimbang menjaga tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Sekaligus membuang muka atas kemungkinan kemandirian ekonomi yang bisa didorong lewat majunya industri kretek nasional.

Sumber foto: Eko Susanto (Flickr)