Bupati Pamekasan Tolak Revisi PP 109/2012

Sejak rencana revisi PP 109/ 2012 bergulir, terdapat pro kontra terhadap rencana tersebut. Penolakan sejumlah pihak terhadap revisi PP 10/2012 memang sangat beralasan. Perlu diketahui bahwa PP 109/2012 berisi tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dari segi konten, sejumlah regulasi terkait bahan zat adiktif sudah diatur cukup rinci dalam peraturan tersebut.

Sayangnya, rencana pemerintah untuk merevisi aturan tersebut justru tidak memiliki sambutan baik di level pemerintah daerah. Sejak 1998, pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan instruktif terhadap daerah dan pelaksanaan regulasi nasional yang sifatnya Peraturan Pemerintah.

Sehingga menjadi wajar, apabila sejumlah kepala daerah seperti Bupati Pamekasan melakukan penolakan terhadap revisi PP 109/2012. Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menjelaskan posisi tembakau saat ini dalam kondisi dilematis sehingga revisi PP 109 tidak bijak seandainya diberlakukan pada masa sekarang.

Baca Juga: Ketika Petani Tembakau Menolak Mengganti Komoditas Tanaman Mereka

Menurut Badrut Tamam, pemberlakuan PP 109 saja cukup membebani petani tembakau di Madura serta Pengusaha Tembakau, apalagi dilaksanakan revisi. Aturan-aturan tersebut dirasa akan makin mempersempit ruang gerak Industri Hasil Tembakau. Ditambah lagi, definisi tentang zat adiktif yang bersifat satu arah dan tidak melibatkan para petani sebagai salah satu pihak. Oleh karena itu, revisi PP 109 ini seharusnya tidak dilanjutkan.

Baddrut mengungkapkan tanpa revisi PP 109 saja petani dan pengusaha tembakau sudah terbebani peraturan pemerintah dan kenaikan tarif cukai 2020. Badrut mengatakan bahwa keberlangsungan kehidupan rakyat harus didahulukan pada masa pandemi ini. Revisi peraturan perlu dikaji ulang dengan memikirkan kemaslahatan masyarakat petani tembakau dan keberlangsungan IHT itu sendiri karena berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tidak Semestinya Revisi Peraturan

Revisi peraturan maupun produk konstitusi lainnya hendaknya bertumpu pada kondisi dan kemaslahatan masyarakat. Jika tidak demikian, revisi konstitusi hanya kan bersifat melayani pesanan pihak-pihak tertentu. Badrut Tamam adalah satu di antara sekian banyak kepala daerah yang melakukan resistensi terhadap rencana revisi PP 109. Sebelumnya, Bupati Temanggung, melakukan pernyataan sikap terhadap rencana revisi tersebut.

Pemkab Temanggung minta Pemerintah pusat agar revisi PP 109/2012 dibatalkan saja. Semakin dibatasi turunan produk tembakau, maka kesejahteraan petani akan semakin menurun. Ditambah lagi, Pemkab Jombang juga mengingatkan agar aturan ini dikaji terlebih dahulu. Implementasi PP 109 ini perlu dievaluasi dan dikaji terlebih dahulu sambil menunggu kesiapan dari masyarakat dalam ekosistem Industri Hasil Tembakau, yaitu petani.

Baca Juga: Mempelajari Jati Diri Bangsa Melalui Rokok Kretek

Komentar Anda
Category : Artikel