Cukai Rokok Naik, RI Berpotensi Seperti Malaysia

Dalam dua tahun terakhir ini, dua negara di Asia Tenggara yang saling bertetangga mengalami peningkatan tarif cukai rokok. Di Malaysia, peredaran rokok illegal meningkat berkali lipat karena regulasi produk tembakau yang sangat ketat. Regulasi cukai rokok di Malaysia diatur dalam The Food Act of 1983 dan regulasi turunannya yaitu The Control of Tobacco Product Regulations 2004.

Pada intinya, regulasi yang mengatur tarif cukai rokok di Malaysia dan Indonesia bersumber dari diskursus global FCTC yang mempunyai isu besar pelarangan produk tembakau, khususnya kretek di Indonesia. Di Indonesia, tarif cukai rokok naik drastis dalam kurun waktu 2019-2021. Di tahun 2020, prosentase kenaikan tarif cukai sebesar 23 persen dan pada 2021 naik 12,5 persen.

Tarif Cukai yang Naik Terus

Di tengah wabah pandemi, kenaikan tarif tersebut memang menambah beban pengusaha rokok sekaligus berimbas kepada para petani tembakau. Kenaikan tarif cukai pasti berdampak langsung pada serapan produk tembakau. Beberapa daerah yang salah satu APBD-nya bersumber dari pertanian tembakau seperti Temanggung, Madura, Jember pasti merasakannya.

Kasus ini dapat kita lihat jika kita bercermin dari peredaran rokok ilegal yang terjadi di Malaysia. Tingkat konsumsi rokok di Malaysia dari tahun 2007-2021 cenderung menurun. Data tersebut turun secara tajam di tahun 2007-2020, di mana angkat penurunannya mencapai 1,2 % dari 22,5 %. Tetapi, sejak tahun 2012 hingga tahun 2018, penurunan prevalensi merokok tersebut tidak cukup ekstrim sebagaimana rerata di tahun 2007-2010.

Baca Juga: Harga Rokok Murah, Lah, yang Mana?

Salah satu variabel yang cukup mempengaruhi penurunan angka perokok ini adalah penerapan tarif cukai yang tinggi. Malaysia memiliki persentade penjualan rokok ilegal tertinggi di dunia, yakni 59 persen dari total penjualan rokok. Menurut data Oxford Economics, sebanyak 1.000 rokok ilegal dibeli di Malaysia setiap menitnya. Menurut kementerian kesehatan setempat, Malaysia berupaya mengurangi angka penyakit akibat rokok, seperti kanker dan jantung. Kedua penyakit ini adalah penyebab utama kematian di negara itu. 

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Profesor Candra Fajri Ananda menjelaskan bahwa pengenaan kebijakan harga terhadap IHT untuk alasan perlindungan kesehatan menjadi strategi yang kurang tepat sasaran selama ini. Apabila pemerintah memang ingin menyelesaikan masalah kesehatan, yang perlu dicari adalah solusi untuk mengendalikan efek produk tembakau, bukan membunuh industrinya melalui kenaikan tarif ataupun simplifikasi yang eksesif.

Baca Juga: Bupati Pamekasan Tolak Revisi PP 109/2012

Komentar Anda