Dampak Buruk dari Simplifikasi Cukai Rokok

Yang disadari pemerintah hanyalah simplifikasi cukai berguna menurunkan jumlah perokok anak. Yang tidak disadari pemerintah adalah simplifikasi cukai berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran.

Lalu, apakah pernyataan keduanya bisa dianggap kebenaran?

Roki melihatnya justru simplifikasi cukai sama sekali tidak menurunkan jumlah perokok anak. Jika memang pemerintah betul-betul mengendalikannya, seharusnya regulasi yang ditetapkannya berbeda. Misal, memberi ketegasan sekaligus peringatan kepada penjual rokok. Mereka yang terbukti memperdagangkan rokok kepada anak-anak perlu diberi teguran bahkan hukuman.

Cara tersebut, Roki kira, lebih efektif daripada sekadar melakukan kebijakan simplifikasi cukai. Sebab, korelasinya berbeda.

Lain halnya jika pernyataan kedua. Kebijakan tersebut sangat berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran. Sebab, hanya menguntungkan satu pabrik rokok besar, dan itu asing, sehingga memperburuk situasi dan kondisi bagi pabrik-pabrik lokal di bawahnya. Padahal, segmen pasarnya saja sudah berbeda.

Baca juga: Simplifikasi Cukai dan Bunyi Lonceng Kematian Ekonomi

Anehnya, alasan yang dibuat juga cenderung mengada-ada. Dengan simplifikasi cukai, potensi harga rokok naik sehingga penerimaan negara diperkirakan meningkat.

Lhah, logika dari mana, ya? Angka pengangguran yang meningkat terbuka lebar, kok, bisa-bisanya akan berdampak positif bagi penerimaan negara. Mikir!

Secara definisi saja, sudah merugikan. Simplifikasi artinya penyerdehanaan. Dengan kata tersebut, jelas yang diuntungkan adalah pabrik dengan modal yang kuat. Maka yang dirugikan adalah sebaliknya.

Pabrik rokok dengan golongan menengah dan kecil akan dipaksa membayar cukai rokok lebih besar dan mahal. Sehingga, jika tidak kuat, mau tidak mau gulung tikar. Maka, yang terjadi berikutnya adalah monopoli. Sesuatu yang tidak sehat dalam industri.

Namun, Roki masih berharap kepada pemerintah untuk mengajak seluruh stakeholder duduk bersama menyelesaikan sengketa kebijakan tentang tarif cukai yang tak berujung. Berkacalah pada tahun lalu (2019), kenaikan cukai yang menyebabkan distribusi dan konsumsi rokok menurun.

Andai bisa berpikir jernih, apalagi era pandemi seperti ini, pemerintah perlu bersikap moderat untuk memutuskan suatu kebijakan.

Jika benar-benar diterapkan, pemerintah mencoreng sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kecuali, memang pemerintah berniat demikian, itu lain cerita, dan yang jelas, sangat perlu dikritik.

 

Komentar Anda
Category : Kabar