DPR: Revisi PP 109 Buat Hidup Petani Tembakau Sulit

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2020 ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). PP tersebut berisi tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zak Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Alasan penolakan terhadap Revisi tersebut dikarenakan akan membuat petani tembakau makin susah.

Revisi terhadap PP No. 109/2020 tersebut didorong oleh LSM Anti Tembakau yang menginginkan pengetatan regulasi terkait produk tembakau.  Desakan tersebut justru ditentang oleh Wakil Ketua DPR RI Komisi IV, Daniel Johan.

Dalam keterangan yang disampaikan Daniel Johan, revisi tersebut akan berdampak secara sistematis terhadap industri pertembakauan, dari hulu hingga hilir. Petani tembakau hingga buruh pabrik rokok akan terhimpit secara ekonomi. Di tengah perekonomian yang tengah melesu akibat pandemi ini, desakan revisi tersebut dinilai kontraproduktif.

Baca Juga: Menaikkan Cukai Adalah Cara Perlahan Mematikan Kehidupan Masyarakat

“Bukannya mendatangkan manfaat tetapi justru menambah masalah dan jumlah pengangguran baru,” ujar Daniel Johan ketika diwawancarai oleh JPNN.Com

Revisi PP 109 Mengandung Keganjilan

Daniel menyampaikan beberapa poin, di antaranya agar pemerintah fokus pada mitigasi Covid-19 dan penolakannya terhadap rencana revisi PP 109/2020 tersebut. Ia mengungkapkan bahwa prioritas saat ini adalah bagaimana menurunkan angka penderita Covid-19 serta pemulihan sektor ekonomi terdampak seperti sektor pariwisata, Jika revisi ini dibiarkan berjalan, akan menggerus tenaga kerja di bidang industri tembakau serta menambah angka pengangguran.

Desakan untuk melakukan revisi PP tentang pertembakauan ini memang terjadi hampir tiap tahun. Sebelum terbitnya PP No. 109/2020, peraturan ini terakhir direvisi pada tahun 2012. 

Senada dengan Daniel Johan, Ketua umum GAPPRI (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia), Henry Najoan  juga meminta agar pemerintah tidak gegabah melakukan revisi. Ia mengatakan bahwa kententuan PP yang lama masih relevan dengan kondisi saat ini.

Terkait pelibatan pembahasan revisi PP 109, Henry menyatakan asosiasi dan pelaku industri hasil tembakau (IHT) sampai saat ini tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah. Bahkan, pihaknya juga  belum menerima draf revisi PP 109. Ia hanya mengetahui bahwa rencana itu sudah diusulkan kepada DPR RI.

Melihat kondisi di atas, baik Daniel Johan selaku anggota DPR maupun Ketum GAPPRI Henry Najoan melihat bahwa revisi PP 109 di tengah kondisi pandemi akan berakibat buruk terhadap penerimaan negara dan merusak rantai industri ini dari hulu hingga hilir.

Baca Juga: Kenaikan Cukai Rokok Itu Kontraproduktif

Komentar Anda