IHT

IHT Terancam oleh Regulasi Pemerintah

Sejak tahun 2012 hingga 2018, 544 pabrik rokok gulung tikar. Penyebabnya bermacam-macam. Kenaikan cukai tiap tahun, ancaman revisi PP 109 tahun 2012 hingga isu simplifikasi cukai.

Pabrik rokok berusaha untuk bertahan. Akan tetapi, apa daya. Pandemi Covid-19 membuat segalanya menjadi berubah. Panen tembakau pun tidak terserap dengan baik. Banyak pabrik rokok tidak berani untuk  mengambil porsi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Akhirnya, yang terjadi harga tembakau turun drastis. Di beberapa daerah seperti Probolinggo, harganya tidak sampai Rp20.000,-. Beberapa petani mengalami kerugian seperti salah satu petani di Probolinggo. Modal mengolah tembakau mencapai Rp650 juta. Namun, panen tidak mencapai Rp550 juta. Menyedihkan, bukan?

Sayangnya, pemerintah tampaknya tidak (mau) intervensi lebih jauh. Peningkatan sektor ekonomi bagi negara lebih didahulukan daripada menengok kesejahteraan petani. Maka, tak heran, seperti di Temanggung, hasil panen tembakau justru tidak diserahkan ke pabrik melainkan dibakar. Sengsara, bukan?

Ironi dari Industri Hasil Tembakau (IHT) adalah cukainya. Negara sangat membutuhkannya karena terbukti cukup manjur menyumbang pendapatan cukai. Rp172 triliun dari total penerimaan cukai yang mencapai Rp176 triliun. Artinya, 96 persen penerimaan cukai berasal dari IHT.

Maka, tak heran negara yang mengetahui potensi tersebut, pada tahun 2021 menaikkan target keseluruhan cukai menjadi Rp178 triliun. Lalu, pertanyaannya apakah akan terealisasi?

Melihat situasi dan kondisi seperti ini, agaknya sulit diharapkan. Kolapsnya beberapa pabrik rokok, konsumsi rokok yang berkurang (jika dirata-rata, karena kenaikan cukai, hilang potensi 55 miliar batang), hingga turunnya harga tembakau.

Entah berhubungan dengan panen tembakau yang sulit, harga rokok berusaha dinaikkan. Alasannya, menjamurnya perokok anak. Padahal jika dilihat saksama, bukan anak yang kurang edukasi melainkan pedagang yang tidak paham aturan.

Itu masih ditambah pula PP No. 109 tahun 2012. Rencananya akan ada revisi yang memuat gambar-gambar di bungkus rokok, lebih diperbesar dan diperjelas.

Baca juga: Geliat Bisnis Tingwe Yang Semakin Menjamur

Kalo negara benar-benar serius memperhatikan IHT, sudah seharusnya membatalkan segala rancangan baik yang berupa usulan maupun telah berbentuk PP. Keadilan seharusnya ditegakkan.Ingin menaikkan penerimaan cukai dari tembakau dan rokok namun pelan-pelan mematikan industrinya. Sesuatu strategi yang aneh bin ajaib. Sudah begitu, beberapa pejabat berwenang masih optimis tahun depan realisasi penerimaan pajak akan tercapai.

Roki tidak membayangkan apabila terjadi PHK massal. Negara pun barangkali enggan mengurusi hal-hal demikian. Kalo memang mau serius menggodok IHT, lebih baik negara juga melibatkan stakeholder terkait.

Atau, lebih baik negara mengurus penyelasain Covid-19. Jika selesai, tentu saja segalanya menjadi lebih mudah. Namun, apakah negara yang diwakili pemerintah sanggup melakukannya?

Tembakau adalah komoditas penting yang perlu dipertahankan. Negara sebaiknya mencari dan memikirkan solusi terbaik. Jika bukan tembakau, komoditas apa lagi yang bisa diharapkan dari penerimaan cukai?

Komentar Anda
Category : Artikel