Industri Hasil Tembakau Hanya Dimanfaatkan?

Sikap negara terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT) seperti love-hate relationship. Hal itu terlihat dari kampanye Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei 2021 kemarin. Pendapatan negara yang besar dari IHT rupanya tidak sebanding dengan sikap negara terhadap penyumbang APBN negara Indonesia yang justru mendukung pandangan negatif terhadap tembakau dan kretek? Apa mungkin negara hanya memanfaatkan IHT?

Melalui pernyataan di video yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Menkes, Budi Gunadi Sadikin mengulangi lagu lama yang mendiskreditkan rokok. Ia juga mengajak masyarakat untuk berhenti merokok karena rokok adalah epidemi.

Pak Menkes juga mereproduksi isu yang masih belum dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa merokok meningkatkan resiko terpapar Covid-19. Padahal, perkara ini masih dalam perdebatan. Hal tersebut telah diteliti oleh Marco Rossato melalui jurnalnya yang menyatakan bahwa merokok dan resiko covid-19 prevelensinya sangat rendah. Hasil penelitian tersebut sebetulnya mendudukkan rokok secara proporsional, bahwa penyebab resiko terinfeksi Covid-19 tidak hanya disebabkan oleh merokok saja.

Merokok saat Pandemi

Lagu lama yang diulang-ulang oleh Kementerian Kesehatan tersebut seolah-olah menjadi potret buram dari wajah regulasi kesehatan Indonesia yang berpihak kepada kuasa wacana asing. Riset-riset yang tidak berpihak kepada pengetahuan dan kearifan lokal berkonsekuensi pada sikap negara yang mendua terhadap rokok. Sikap ini tentu berbahaya dan merugikan banyak pihak yang menggantungkan penghidupannya dari rokok. 

Baca Juga: Abu Rokok yang Bisa Menyuburkan Tanaman

Negara seolah-olah mau enaknya saja, doyan nangkane ora gupak pulute. Ungkapan Jawa tersebut berarti mau enaknya saja memanfaatkan sesuatu tanpa perlu bersusah payah dan berjuang. Melalui instrumen cukai, penerimaan negara tahun 2020 mencapai Rp170 Triliun. Hal ini belum diakumulasikan dengan penerimaan pajak rokok di daerah yang totalnya mencapai Rp17 Triliun. Belum lagi PPN dan perputaran ekonomi yang disumbangkan oleh Industri Hasil Tembakau.

Berdasarkan rerata, APBN Indonesia 10 %-nya disumbang oleh Industri Hasil Tembakau yang jika dinominalkan kurang lebih mencapai Rp200 Triliun. Sebuah angka yang besar untuk industri tembakau yang tiap tahun selalu dimanfaatkan sebagai sapi perah bagi negara ini. 

Pak Menkes berkilah bahwa pembiayaan penyakit akibat rokok tidak sebanding dengan penerimaan negara dan cukai rokok. Memang prosentasenya berapa? Lalu, bagaimana dengan BPJS Kesehatan yang dananya diambil dari IHT? Apakah ini tidak merupakan sebuah sikap yang kontradiktif? Padahal, mahal tidaknya penanganan suatu penyakit harus berdasarkan proporsi data yang benar-benar valid. Pernyataan ini juga berbahaya karena seolah-olah rokok adalah sumber segala kejahatan dan penyakit berbahaya.

Baca Juga: 3 Alasan Mengapa Harus Bersyukur pada Tembakau

Komentar Anda