Industri Rokok: Dicaci Sekaligus Dicari

Di Indonesia, ada satu industri yang sering dicaci karena dianggap bisa membunuh manusia. Namun, industri tersebut selalu dicari karena cukainya membantu penerimaan negara. Industri tersebut adalah industri rokok. Penerimaan negara dari sektor cukainya mencapai Rp164 Triliun pada 2020. Sedangkan, target 2021 diharapkan mencapai Rp173 Triliun.

Dengan melihat nilai sebanyak itu sebenarnya bukan menjadi hal yang baru. Sebab, negara sangat berharap dari cukai rokok. Cukai yang bisa membuat negara tetap bertahan. Bahkan, sektor kesehatan pun, yang sering menganggap industri tersebut berbahaya, juga mendapatkan dampak positif. Defisit BPJS ditanggulangi oleh industri rokok.

Baca Juga: Cukai Rokok Talangi Rp5 Triliun Defisit BPJS Kesehatan

Ini belum lagi Roki berbicara tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sebanyak 50% dana tersebut dilimpahkan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab, itu sudah termasuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2020.

Rokok: Dicaci Sekaligus Dicari 

Meskipun sering dianggap membahayakan bagi dunia kesehatan, nyatanya, hingga hari ini, industri rokok tetap menjadi tumpuan. Bukti mutakhir adalah industri tersebut menjadi salah satu yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Salah satu daerah yang menjadi target pemerintah adalah Lombok Timur. Daerah itu memiliki tembakau lokal yang cukup digemari yaitu tembakau Senang. Di daerah tersebut akan dibangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Untuk pendapatan dari pertanian tembakau sebesar Rp14.142.500 per hektar per musim. Dengan angka sebesar itu, wajar jika pemerintah mengharapkan sesuatu yang positif bagi ekonomi nasional.

Sebenarnya ini bukan hal baru. Sebab, ada daerah lain yang juga telah menjadi KIHT yaitu Sulawesi Selatan. Untuk Lombok Timur, targetnya akan rampung pada akhir 2021. Sehingga, selain untuk ekonomi nasional juga berguna bagi pengembangan potensi daerah.

Jujur, ini kabar baik bagi pelaku bisnis tembakau dan rokok. Namun demikian, pemerintah perlu sadar bahwa kenaikan cukainya adalah sumber masalah. Yang pasti akan membikin pemerintah pusing adalah makin maraknya peredaran rokok ilegal.

Andai pemerintah mau berbenah dan lebih serius menangani peredaran rokok ilegal adalah relaksasi cukai. Kembangkan potensi KIHT yang Roki yakin beberapa daerah di Indonesia masih memiliki peluang. Itu lebih berguna bagi ekonomi masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Simplifikasi Cukai, Kebijakan Ekonomi yang Berujung Resesi

Komentar Anda