Kawasan Tanpa Rokok: Diskriminatif Tak Berujung

Di Indonesia, salah satu regulasi yang sampai saat ini rancu penggunaanya adalah peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengapa demikian? Sebab, sering kali tergesa-gesa dalam mengesahkan regulasi tersebut. Meskipun demikian, regulasi tersebut sudah diterapkan di berbagai daerah.

Awal Perda KTR adalah adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Kawasan Tanpa Rokok termuat dalam pasal 23 – 25. Isi dari peraturan tersebut adalah menetapkan kawasan yang bebas dari asap rokok. Selain itu, menetapkan mana saja kawasan yang boleh merokok.

Baca Juga: Tipe Perokok Berdasarkan Modalnya

Kemudian, aturan tersebut berkembang lagi. Mulai dari PP Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 115 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, dan PP Nomor 109 Tahun 2012. Landasan hukum yang terakhir itulah menjadi pijakan daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Polemik Kawasan Tanpa Rokok

Semangat yang dibawa oleh Perda KTR mau tidak mau dianggap mengerdilkan hak perokok. Bagaimana tidak, hak perokok dibatasi. Perokok dianggap sesuatu yang meresahkan hingga harus dibatasi. Seharusnya, jika ingin menganut sila 5 pada Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada kompromi.

Sayangnya, tampaknya agak kesulitan. Daerah lebih setuju ikut dengan perda tersebut bahkan tidak jarang mengimprovisasi sendiri. Seperti yang dilakukan sebuah daerah di Pulau Jawa. Pemangku kebijakan tersebut akan memberikan sanksi sosial bagi mereka yang ketahuan merokok di KTR. Sanksi tersebut berupa fotonya dipajang.

Tentu saja hal tersebut menggelikan. Akan tetapi, mau bagaimana lagi, tampaknya susah untuk diberitahu. Apalagi, menyediakan ruang merokok bagi perokok. Kadang dilakukan, kadang tidak. Jikalau dilakukan, itu dibuat dengan tidak manusiawi. Sehingga, terkesan mengada-ada.

Baca Juga: Ini 3 Manfaat Rokok bagi Indonesia

Belum lagi, cacat formil yang dilakukan oleh beberapa pemangku kebijakan. Mulai dari mala-administrasi, tidak terbuka dalam penyusunan, hingga draf akhir yang bahkan berubah setelah pengesahan. Tentu ini berbahaya untuk ke depannya.

Hal yang bisa ditekankan pada pemangku kebijakan khususnya KTR adalah menyediakan ruang merokok yang manusiawi. Selain itu, hargailah hak perokok sebagai sesama manusia. Juga, jangan pernah melakukan diskriminasi antar sesama. Sebab, diskriminasi bukanlah ciri dari budaya Indonesia.

Komentar Anda