Kenaikan Cukai Rokok Itu Kontraproduktif

Katadata merilis data Tren Kenaikan Cukai Rokok tertinggi berada di tahun 2020. Data itu diperoleh dengan mengacu pada data kenaikan cukai rokok dari tahun 2009-2021. Tahun 2010 tercatat sebagai kenaikan tertinggi sebesar 16 %, sebelum disalip rekor tahun 2020 yang mencapai 23%. Hal ini tentunya memiliki dampak buruk yang nyata.

Kenaikan cukai tersebut ditujukan untuk mengurangi angka perokok, namun kenaikan tersebut justru memunculkan ambivalensi lain. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) menyatakan bahwa naiknya cukai rokok tidak berbanding lurus dengan penerimaan negara. Hal ini justru mendorong peningkatan rokok ilegal tanpa cukai.

Baca Juga: Pengambilan Kebijakan Cukai Harus Melibatkan Stakeholder

Tahun 2020 saja, kerugian akibat peredaran rokok ilegal mencapai Rp4,3 Triliun. Bayangkan saja, angka sebesar itu terjadi akibat target kenaikan cukai yang terlalu tinggi.

Negara akan terus menerus dirugikan dengan peredaran rokok non cukai di pasaran. Realisasi penerimaan cukai rokok yang surplus tidak serta merta untung jika memasukkan variable peredaran rokok illegal yang sudah pasti merugikan negara. Artinya, target pemerintah seperti terlihat untung, padahal keuntungan tersebut bersifat semu.

Ada yang Lebih Penting dari Kenaikan Cukai

Berdasarkan fakta di atas, Stranas PK mengusulkan agar memfokuskan pencegahan korupsi 2021-2022 dengan tiga fokus: pembenahan perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi.

Ketidakefektifan pemberantasan rokok ilegal oleh pemerintah telah diliput banyak media. Tetapi, kemunculan produk ilegal lain tidak dapat dihentikan. Apalagi, melalui jual beli online yang marak menawarkan rokok, hal ini akan semakin susah untuk diberantas, pembeli lebih mudah untuk mendapatkan rokok yang diinginkan.

Dengan menambal kebocoran di sektor rokok ilegal ini, diperlukan perbaikan tata niaga yang meminimalisir potensi korupsi dan pelanggaran hukum. Sebagai warga negara dan perokok, tentu kita tidak ingin melanggar hukum dengan merugikan negara. Namun, negara juga perlu mengkaji ulang beberapa kebijakan yang kontraproduktif, seperti kenaikan cukai rokok yang tidak memperhatikan dampak buruknya di lapangan.

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah petani tembakau sebagai produsen bahan baku, buruh pabrik rokok dan industri penopangnya. Merekalah tulang punggung perekonomian rokok yang secara konkret menopang perekonomian negara kita. Seringkali mereka diabaikan dalam penentuan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Baca Juga: Revisi PP109/2012 Ancam Jutaan Tenaga Kerja

Komentar Anda