Lagi dan Lagi Isu Kenaikan Cukai Rokok

Tarif cukai rokok tahun 2022 dikabarkan akan mengalami kenaikan lagi. Wacana ini terjadi hampir tiap tahun dengan melihat kilas balik kebijakan kenaikan cukai dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir. Alasannya juga klasik: demi mengendalikan konsumsi tembakau yang didasarkan alasan kesehatan dan pemasukan negara. Begitu-begitu saja.

Wacana ini bertepatan dengan kondisi mitigasi Covid-19 yang masih tidak menentu. Kondisi keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini adalah suatu keniscayaan yang dialami seluruh rakyat Indonesia.

Banyak sektor usaha terpukul akibat pandemi, tak juga lekas teratasi. Perluasan distribusi vaksin dan upaya lainnya tak ampuh dalam segera. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diciptakan pemerintah pun belum sepenuhnya mampu membangkitkan ekonomi mikro dan menengah dari keterpurukan selama satu tahun lebih ini.

Baca Juga: Ini 3 Perusahaan Rokok Terbesar di Indonesia

Kondisi itu tak terkecuali juga dialami sektor Industri Hasil Tembakau (IHT). Sebagai salah satu sektor ekonomi strategis, terdapat kesenjangan antara, regulasi IHT dan stakeholder pertembakauan, mulai dari petani, pabrikan serta konsumen.

Tak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini akibat regulasi bea cukai yang terus dinaikkan secara konstan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dengan dalih klasik menggunakan isu kesehatan.

Cukai Rokok yang Semakin Tinggi

Sejak tahun 2017, kenaikan cukai rokok bisa dibilang sangat signifikan prosentase kenaikan tarif cukainya.  Hal tersebut menyebabkan pabrikan rokok harus memutar akal untuk tetap mendapat margin keuntungan sekali pun tipis. Namun, imbas regulasi ini dirasakan langsung oleh petani sebagai produsen bahan baku. Serapan tembakau mengalami penurunan. Harga jual pun terjun bebas.

Sekalipun kenaikan cukai mencapai 10% tiap tahun untuk semua jenis produk IHT, hal tersebut tak menjadikan tahun berikutnya memiliki harapan cerah untuk menanam tembakau. Buktinya, tahun 2018, pemerintah menaikkan lagi tarif cukai di angka 11%. Kenaikan tersebut diperparah lagi oleh Keputusan Kemenkeu tentang pengalokasian DBH-CHT (Dana Bagi Hasil – Cukai Hasil Tembakau) dan pajak rokok untuk kepentingan Jaminan Kesehatan Nasiona dengan sebesar 50%.

Padahal, peruntukan DBHCHT seharusnya diperuntukkan demi petani untuk peningkatan sektor produksi. Namun, pada praktiknya, semua itu kembali diatur berdasar kebijakan daerahnya masing-masing. Ada yang kemudian digunakan untuk menunjang fasilitas kesehatan, termasuk membangun Rumah Sakit.

Tahun 2020 dan 2021 adalah tahun dengan mimpi buruk yang dialami oleh petani. Tahun 2020 saja, kenaikan itu sebesar  23% yang diperparah oleh aturan PSBB. Aturan tersebut memberikan pukulan telak pada distribusi produk IHT.

Jika tarif cukai mengalami kenaikan lagi tahun 2022 dengan persentase yang lebih tinggi, otomatis akan ada peningkatan 10-15% dari peredaran rokok ilegal. Seperti yang kita tahu juga, kenaikan cukai selalu didasarkan pada target penerimaan negara, namun jika produk rokok ilegal juga meningkat seiring regulasi penaikan, sudah bisa dipastikan target cukai jauh dari jangkauan.

Baca Juga: Sejarah Rokok Indonesia dari Masa ke Masa

Komentar Anda