Cukai rokok

Penerimaan Cukai Rokok Justru Naik Selama Pandemi

Dalam meminimalisir wabah pandemi, pemerintah melakukan berbagai cara yang sedemikian rupa. Terutama dalam mengurusi lini perekonomian negeri agar tetap berjalan stabil, seperti membuat regulasi, aturan khusus di sektor industri dan lain sebagainya. Termasuk dengan mengandalkan cukai rokok.

Tahukah anda kalau ternyata di masa yang serba sulit ini penerimaan cukai rokok mengalami kenaikan? Penerimaan bea dan cukai naik sebesar 16,17 persen. Rencananya pemerintah menargetkan hingga akhir April yang kemungkinan besar bisa mencapai angka 57,66 persen atau sekitar 57,66 triliun dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Hal tersebut sesuai dikatakan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebab mengacu pada Perpres 52/2020. Utamanya, faktor penerimaan cukai bertambah dikarenakan ada sumbangsih dari penerimaan cukai hasil tembakau. Sebesar 25,08 persen sektor industri tembakau telah bersumbangsih.

Meskipun hal itu disampaikan secara terbuka, kita tau bahwa IHT (Industri Hasil Tembakau) kerap dibuat ketar-ketir atas beban pajak hasil produksi yang diberikan. Alhasil, mau tidak mau yang kita rasakan adalah harga rokok melonjak naik dan memukul ke harga jual dagang rokok.

Meski limpahan penerimaan cukai rokok tahun ini berhasil didapat karena ada bentuk keringanan yang diberikan pemerintah dalam hal penundaan pembayaran pita cukai, seperti tertuang dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No.57/PMK04.2017, tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. Tetap saja, yang namanya industri tembakau masih harus menuntaskan pembayaran tersebut. Toh, kalau harga jual masih stabil, kalau tidak? Sudah pasti imbasnya ke sektor IHT lagi.

Di sisi lain, kenaikan disebabkan juga dari banyaknya permintaan pabrik industri hasil tembakau untuk membeli pita cukai. Hal tersebut diharapkan oleh para pabrikan guna mengantisipasi lebih dulu sebelum mulai diberlakukannya pembatasan sosial.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat sepanjang tahun 2019 bahwa pengeluaran non-makanan dominan lebih banyak, sekitar 50,86 persen dibanding pengeluaran per kapita kebutuhan makanan yang hanya sebesar 49,14 persen. Artinya data tersebut mengkalkulasi bahwa rata-rata pengeluaran sebagian masayarakat Indonesia jatuh pada kebutuhan untuk membeli rokok. Yang dalam sebulan bisa mencapai 6,05 persen secara rata-rata nasional. Dengan begitu kaum perokok masih bisa dikaitkan sebagai sektor pendukung di ranah bawah.

Ke depan kita mesti dorong upaya pemerintah untuk memajukan penerimaan cukai, tak hanya memberi keringanan regulasi tapi harus sepadan dengan keberpihakan kepada industri tembakau. Juga kita sebagai kaum perokok, setidaknya turut aktif menyuarakan hak dan kewajiban perokok yang telah mampu bersumbangsih untuk pendapatan negara

Komentar Anda
Category : Artikel
Tags :