reklame iklan rokok

Perda KTR dan Reklame Iklan Rokok

Seiring semakin maraknya daerah yang mengesahkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka makin banyak pula pemerintah yang melarang reklame iklan rokok di daerahnya. Hal ini seiring sejalan dengan aturan di Perda KTR yang memang melarangnya. Tentu saja, hal ini turut berimbas pada pendapatan asli daerah mereka.

Misalnya seperti yang terjadi pada Kota Padang. Menurut Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Elly Thrisyanti, capaian PAD daerah tersebut pada tahun ini jauh dari target yang diharapkan. Bahkan, realisasi yang bisa dicapai hanya berkisar pada angka 60%.

Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, misalnya kondisi pandemi Covid yang memang membuat ekonomi menurun. Meski begitu, pada PAD tahun 2019 angka 60% ini sangat mengecewakan dan membuat prestasi yang tak bagus bagi Pemkot.

Menurut Elly, salah satu hal yang membuat penerimaan asli daerah turun adalah karena tidak adanya iklan reklame rokok di sana. Akibat penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok, angka pemasukan yang besar dari reklame iklan rokok tidak bisa didapatkan daerah. Akibatnya, tentu saja kerugian bagi daerah yang bersangkutan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga sempat melarang reklame rokok di daerahnya. Hal ini disebabkan pelaksanaan Perda KTR di daerah tersebut. Namun, karena penerimaan asli daerah jadi anjlok, Pemkab akhirnya kembali membolehkan iklan reklame rokok di daerah tersebut.

Ketika iklan reklame rokok tidak diizinkan, PAD Kabupaten Cianjur dari pajak reklame berkurang hingga 75%. Dari yang sebelumnya Rp 4 miliar hingga tersisa hanya Rp 1 miliar. Hal ini disebabkan salah satu bisnis yang berani mengeluarkan dana besar untuk reklame adalah bisnis rokok.

Meski begitu, Pemkab Cianjur tetap membatasi ukuranĀ  pemasangan reklame rokok. Ukuran yang diperbolehkan hanya 3×4 meter, tidak bebas seperti sebelumnya. Sebuah jalan tengah untuk kebaikan bersama.

Persoalan seperti ini tentu menjadi perkara baru bagi daerah yang menerapkan Perda KTR. Jika memang mau menerapkan KTR, tapi masih berkebutuhan terhadap iklan, ada baiknya aturan soal ini tidak perlu dimasukkan.

Tidak harus semua Perda KTR itu dibuat persis dengan Perda KTR Bogor. Kalau sama persis semua, nantinya malah ketahuan kalau ada yang cuma salin tempel belaka.

Komentar Anda
Category : Artikel
Tags :