perokok

Regulasi Rokok Elektrik Hanya Alasan Untuk Revisi PP 109

Wacana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 semakin kencang. Setelah sempat dibahas oleh Kementerian Kesehatan, lalu ditolak oleh pihak industri kretek di Indonesia, kini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan ikut terlibat dalam wacana tersebut. Bahkan, Kemenko PMK telah melakukan rapat koordinasi untuk meloloskan upaya revisi ini.

Salah satu hal yang diwacanakan masuk dalam revisi adalah pengendalian dan pengaturan rokok elektrik seperti Vape dan Pods. Menurut Kemenko PMK, hal ini diperlukan agar pengendalian konsumsi rokok elektrik di Indonesia bisa terjaga. Apalagi, tingkat konsumsi anak-anak terhadap produk alternatif ini juga disebut tinggi.

Perlu dipahami, bahwa aturan main soal rokok elektrik memang harus segera dibuat. Terutama, terkait keamanan produksi barang yang selama ini beredar. Apalagi, produksi vape di Indonesia bisa dibilang tidak memiliki standarisasi yang dijamin negara untuk melindungi masyarakat dari bahaya mengonsumsi produk tersebut. Kalau dibuat asal-asalan dan membahayakan konsumen, lantas siapa yang patut disalahkan?orang merokok

Tidak hanya itu, pengaturan rokok elektrik terutama terkait besaran kenaikan tarif cukai setiap tahunnya harus segera dibuat. Pasalnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2019 tidak dibahas kenaikan tarif cukai untuk rokok elektrik. Hal ini, tentu saja, menjadi preseden buruk dan diskriminatif terhadap produk tembakau.

Jika memang mau menggunakan logika Kemenko PMK, harusnya jika rokok elektrik dianggap sama dengan produk tembakau konvensional, aturan kenaikan cukai produk ini harusnya juga dimasukkan dalam PMK yang sama. Sialnya, PMK tersebut tidak memuat kenaikan tarif untuk rokok elektrik sama sekali. Bahkan, pemahaman akan besaran cukai 57% dari Harga Jual Eceran produk tembakau ingin diakali agar diturunkan menjadi 20%. Ini kan gila namannya.rokok

Namun, yang paling berbahaya muslihat regulasi rokok elektrik ini, isu tersebut bisa menjadi pintu masuk agar upaya menambahkan presentase peringatan bergambar di bungkus rokok bisa diwujudkan. Ini adalah tujuan utama revisi yang tentu saja harus kita tolak. Apalagi, ketika aturan peringatan bergambar berjalan, ada banyak pabrik rokok yang tumbang. Kalau presentasenya mau diperbesar, sama saja negara mau mematikan industri kretek Indonesia yang telah menyumbangkan segala hal besar bagi bangsa ini.

Komentar Anda
Category : Artikel
Tags :