Sebelum Beri Denda Pada Perokok, Pemkot Jambi Harus Sediakan Ruang Merokok

Pembahasan rancangan peraturan untuk membatasi ruang merokok di Jambi menimbulkan polemik baru. Pasalnya, belum juga disahkan sebagai Perwali, sudah berembus isu pemberian sanksi bagi perokok di sana. Mereka yang merokok di tempat umum bakal mendapat sanksi denda uang tunai sebesar Rp 100 ribu.

Perancangan aturan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keberadaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Jambi yang telah disahkan sejak 2017. Hanya saja, Perda ini tidak berjalan maksimal karena masih ada orang-orang yang merokok di tempat umum. Hal ini disebut mengganggu banyak orang seperti anak-anak atau ibu hamil.

Sebenarnya, ancaman sanksi atau denda berupa uang adalah hal yang memang ada di banyak Perda KTR. Hanya saja, di antara sekian banyak Perda tersebut, hampir semua gagal menerapkan Perda KTR dengan benar dan adil karena aturan hanya memaksa orang untuk tidak merokok. Di tataran pelaksanaan, ketidaktersediaan ruang merokok masih menjadi kunci persoalan yang tidak mau dibenahi oleh pemerintah daerah. Karena itu harusnya mereka justru menyediakan ruang merokok sebelum mau menegakkan Perda tersebut.

Parahnya, dalam pembahasan rancangan peraturan walikota Jambi ini, pemberian sanksi dan denda juga akan diberikan pada gedung atau institusi yang abai pada pembatasan ruang merokok. Jadi, bukannya memberikan sanksi pada tempat umum yang tidak menyediakan tempat khusus merokok, pemerintah Jambi lebih fokus agar tempat umum melarang orang merokok. Begitu saja.

Hal ini jelas berbahaya dan layak ditentang. Pasalnya, ketersediaan ruang merokok adalah kunci dari segala masalah terkait rokok. Kalau yang merokok diberikan ruang khusus, mereka tidak bakal merokok sembarangan. Tidak akan ada kasus orang merokok di dekat anak kecil, karena kalau mau merokok mereka sudah diarahkan untuk pindah di tempat yang khusus.

orang merokok

Kalau sudah begini, rancangan aturan tadi hanya bakal membuat perokok makin dikekang dan membuat mereka rentan melawan kebijakan dengan ketidakpatuhan. Semakin hak perokok tidak dijamin, semakin mungkin juga hak masyarakat yang tidak merokok terampas. Padahal, aturan KTR adalah untuk menjamin hak masyarakat, bukan untuk membuat keduanya bertentangan dan berselisih.

Komentar Anda
Category : Artikel
Tags :