tembakau

Serapan Tembakau Diprediksi Turun Tahun Ini

Tahun ini meski menuju masa panen, serapan tembakau di Pamekasan, Madura belum terkonfirmasi diserap oleh pabrikan rokok. Hanya saja baru dua pabrikan yang telah mengkonfirmasi akan menyerap hasil panen tembakau petani, PT Djarum sebanyak 900 hektar dan PT Sadhana 200 hektar. Sementara lima dari delapan pabrikan lainnya hanya mengabarkan akan buka dan menyerap tanpa memberi kejelasan tonase tembakau yang akan dibeli.

Walau dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengabarkan bahwa akan ada pabrikan yang buka, tetapi belum diketahui secara pasti jumlah tonase yang akan diserap. Hal seperti itu jelas terasa dan jadi imbas buruk bagi petani.

Sebab, ribuan petani sudah terlanjur menanam dengan lahan yang cukup luas. Tetapi di sisi lain pabrikan justru malah menggantung harapan petani, belum memberi kabar jelas mengenai tonase tembakau yang akan diserap.

Antisipasi memang perlu yang kemungkinan besar beralih ke tanaman produktif lain, tetapi bagaimana nasib tembakau yang sudah ditanam sejak lama, mau tidak mau petani harus menerima hal pahit semacam ini. Itupun kalau misalnya nanti ada harapan dari pabrikan industri kecil yang membeli dengan harga murah, yang paling tidak hanya cukup untuk menutupi biaya produksi.

Dikabarkan juga bahwa prediksi serapan tembakau di daerah tersebut tahun ini akan menurun. Dari 24.000 ton pada 2019 menjadi 16.000 ton di tahun ini. Penurunan tersebut disebabkan oleh lima faktor pokok. Dua di antaranya adalah jumlah serapan dari pabrikan dan pandemi Covid-19.

Selain itu yang memberi pengaruh besar buruk terjadi di aturan Perda. Bagaimana tidak, soal aturan Perda 4/2015 tentang Tata Niaga, Budaya, dan Perlindungan Tembakau Madura belum secara jelas memberikan perlindungan secara penuh kepada petani. Perda tersebut sebatas memberi keterangan break-even point (BEP) tanpa mengatur secara eksplisit kewajiban pabrikan rokok dalam menyerap tembakau rakyat.

Dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan pun turut berkata bahwa banyak aturan yang belum diatur pada perda tersebut. Yang alhasil salah satunya berdampak pada klaster tembakau. Secara, di daerah tersebut ada banyak tembakau dengan jenis dan kualitas berbeda-beda.

Dan kalaupun ada aturan soal harga jual dan beli, setidaknya harus berada di titik impas. Artinya pembeli dan penjual menyepakati harga yang sama-sama telah ditentukan sesuai BEP. Kendati setiap tahun ada pengaturan BEP, nyatanya, selama ini bukti di lapangan hanya berbasis sitem pasar bebas. “penjual ingin harga mahal dan pembeli ingin harga murah.”

Maka dari itu harapan baiknya, supaya pemerintah segera meninjau dan merevisi aturan Perda. Terutama mengenai BEP yang jangan sampai dibiarkan begitu saja karena nanti perusahaan hanya akan mendapat desakan untuk menyerap tembakau. Persoalan seperti ini harus dibicarakan bersama, supaya petani dan pabrikan sama-sama tidak dirugikan.

Komentar Anda
Category : Artikel
Tags :