simplifikasi cukai rokok

Simplifikasi Cukai dan Bunyi Lonceng Kematian Ekonomi

Desas-desus akan adanya simplifikasi cukai makin menunjukkan kebenaran. Pasalnya, pemerintah telah memasukkannya ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Apalagi sebuah beleid yang menyatakan simplifikasi cukai telah diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2020. Juga, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01.2020.

Tentu saja, hal ini menjadi kekeliruan yang luar biasa. Di saat pandemi yang tak berkesudahan, pemerintah berupaya mematikan perekonomian alih-alih meningkatkannya.

Padahal, jika melihat perjalanan industri rokok dari masa ke masa selalu membuat perekonomian Indonesia meningkat. Bahkan dalam beberapa tahun belakangan, industri rokok lah yang membantu industri kesehatan menambal kerugiannya.

Hal ini membuat salah satu guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya, Chandra Fajry Ananda heran. Menurutnya, kebijakan simplifikasi cukai justru mematikan industri rokok nasional.

Jika pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang pasti bagi pekerja di industri rokok, tetapi justru meniadakan industri rokok, bukan tidak mungkin jutaan tenaga kerja akan kehilangan pekerjaan, dan terjadi pengangguran masal.

Pemerintah seharusnya bersikap jujur jika industri rokok masih sangat dibutuhkan untuk mengangkat perekonomian nasional. Bahkan, industri ini tidak hanya memberikan pemasukan berupa jutaan melainkan triliun rupiah.

Melihat kembali kebijakan simplifikasi cukai, rasanya sungguh aneh menyederhanakan golongan yang tadinya sepuluh tier menjadi tiga tier. Perusahaan besar terbantu dengan adanya kebijakan tersebut. Namun bagaimana dengan perusahaan kecil? Bisakah mereka tetap bertahan?

Ini yang seharusnya dipikirkan pemerintah. Demi menaikkan angka ekonomi, segala upaya yang bisa dikeruk dari industri rokok, diwajibkan, dan jika perlu dibuatkan peraturan.

Sedangkan, di luar sana ancaman pengangguran kian nyata. Masyarakat pun kian terbiasa mengonsumsi rokok ilegal—sesuatu yang dihindari pemerintah.

Maka, pemerintah perlu memikirkan langkah yang benar-benar strategis. Industri hasil tembakau, dalam hal ini rokok, perlu dilindungi. Yang tak bosan dan perlu diingatkan adalah, mau jadi apa perekonomian Indonesia tanpa industri rokok?

Selain ancaman pengangguran dan matinya perusahaan-perusahaan rokok kecil, yang perlu diperhatikan pula ekonomi Indonesia diambang resesi. Bahkan, jika memasuki kuartal IV tidak kunjung ada perubahan, Indonesia mengikuti jejak Amerika Serikat, Korea Selatan, Jerman, dan Singapura.

Seperti berjalan di atas seutas tali, kebijakan simplifikasi cukai, secara hitung-hitungan materiil, tidak memberi dampak positif yang signifikan. Mampukah kebijakan simplifikasi cukai menjadi panglima?

Komentar Anda
Category : Artikel
Tags :