Sosialisasi Larangan Tidak Menjual Rokok ke Anak

Kementerian Kesehatan mendorong pihak terkait untuk mensosialisasikan pelarangan menjual rokok pada anak di bawah umur. Dorongan ini dilakukan dengan mendesak pemerintah segera merevisi PP 109/ Tahun 2012. Ada tiga urgensi mengapa Kemenkes ngotot agar revisi PP 109/2012 ini segera dilaksanakan.

Pertama, peningkatan penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan anak di bawah umur. Kedua, meningkatnya angka perokok pemula, dan ketiga, ancaman komorbid atau penyakit bawaan di tengah wabah Covid-19 yang meningkatkan faktor resiko penularan. Tiga alasan ini seolah-olah dapat diterima akal sehat. Tetapi di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti ini, desakan Kemenkes tersebut seolah-olah mengabaikan kondisi obyektif di lapangan.

Kartini Rustandi, Plt. Dirjen Kesehatan Masyrakat Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan mengusulkan agar visualisasi bahaya rokok diperbesar dari 40% menjadi 90%. Dorongan untuk melakukan revisi ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017. Kartini memaparkan bahwa terdapat lebih dari 7000 zat aktif berbahaya yang terkandung dalam satu batang rokok.

Baca Juga: Kenaikan Cukai Bukan Cara untuk Menurunkan Perokok Anak

Namun, hal tersebut diimbangi oleh pendapat Benny Wachjudi selaku ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia. Benny mengatakan bahwa terdapat empat fakta yang terlewatkan dalam pemaparan Kartini selaku wakil dari Kementerian Kesehatan.

Fakta pertama, aturan dalam PP 109/ 2012 tersebut sudah lengkap. Kedua, Iklan pengaturan sesuai standar kesehatan Indonesia sudah dilaksanakan dalam iklan promosi rokok dalam media elektronik maupun media cetak. Hal itu juga diikuti oleh peniadaan penggunaan istilah mild atau rokok dengan kadar nikotin dan tar yang rendah. Fakta terakhir yang dipaparkan oleh Benny Wachjudi adalah tentang sosialisasi pencegahan perokok anak yang telah dilakukan pihaknya dengan menggandeng retail di tingkat akar rumput.

Menurutnya, sosialisasi tersebut sudah dilaksanakan. Tetapi, penting untuk duduk Bersama antara Kemenkes dengan pihak Industri Hasil Rokok (IHT) agar tercapai satu kesepakatan Bersama tentang Sosialisasi tersebut. Menurut Benny, terdapat riset obyektif yang menyatakan bahwa anak-anak yang membeli rokok tidak selalu dikonsumsi sendiri, tetapi lebih banyak yang disuruh orangtuanya.

Jika kita mengamati tarik ulur revisi PP 109/2012 ini, Kemenkes sepertinya terkesan untuk tidak mau melihat fakta di lapangan bahwa rokok elektrik dan produk hasil tembakau lainnya memiliki pangsa pasar sendiri. Terlihat jelas bahwa Kemenkes berkilah bahwa revisi ini diperlukan agar kontrol BPPOM ditambah agar Kemenkes berkuasa untuk mengatur IHT.

Kalau sudah seperti ini, siapa yang terkesan ngotot dengan dalih sosialisasi?

Baca Juga: Perokok Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua

Komentar Anda