Cukai rokok

Tarif Cukai Naik 23%, BPS Ingatkan Ancaman Inflasi

Keputusan pemerintah mengenai kebijakan menaikkan cukai rokok diangka 23% dan harga jual eceran (HJE) yang juga ikut naik di angka 35% menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan. Mulai dari petani dari berbagai daerah yang menyampaikan keresahannya, hingga beberapa pengamat di bidang ekonomi. Namun belum juga ada tanda pemerintah untuk mempertimbangkan kembali terkait kebijakan tersebut.

Tak tanggung-tanggung, kali ini reaksi hadir dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto—terkait kebijakan yang rencananya akan berlaku mulai tahun depan. Menurutnya, hasil analisis perhitungan sementara hingga saat ini diperkirakan bahwa kenaikan cukai akan mempengaruhi naiknya inflasi.

“Tapi kalau harga rokok naik pasti sumbang inflasi,” tegasnya.

Jelasnya bahwa sebenarnya BPS telah mempunyai exercise, tapi belum bisa dipublikasikan ke khalayak umum karena masih banyak asumsi. sebetulnya, dari rokok sendiri telah memberikan nilai inflasi, walau angkanya masih tipis.

Terangnya, secara lebih jelasnya perlu dilihat dampak setelah diberlakukan nantinya. Dari situ bisa dilihat angka nyata dari kebijakan tersebut.  Tapi dampaknya terhadap inflasi jelas akan terjadi.

Sebelumnya , pernyataan dari beberapa pakar ekonomi juga menjelaskan bahwa kenaikan inflasi akibat dari kebijakan kenaikan cukai sebagai susuatu yang tak bisa dihindari. Keseimbangan industri rokok jelas akan terganggu. Rantai distribusi akan terganggu dan yang akan jelas-jelas merasakan dampaknya adalah petani sebagai intrumen terkecil di industri ini.

Apalagi pembelakuan kebijakan kenaikan cukai ini dilakukan ketika keadaan ekonomi di indonesia sedang tidak baik. Dimana angka impor yang semakin tinggi dan ekspor yang cenderung rendah. Ini jelas menjadi kekhawatiran banyak pihak.

Pemerintah harusnya tak melulu menutup telinga dari keluhan-keluhan beberapa kalangan terkait kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan ini malah nantinya melemahkan perekonomian Indonesia. Kenaikan cukai diangka 23% jelas terlalu tinggi dan dampaknya akan menyerang beberapa sektor-sektor lain. Perlu adanya kajian lebih lanjut terkait kebijakan ini. Karena, kalau dampaknya sudah kadung terjadi, rakyat juga nantinya yang menderita.

Komentar Anda
Category : Artikel
Tags :